Srimanganti Nusantara menggelar refleksi dan diskusi mendalam mengenai peran pesantren, perempuan, dan moderasi beragama di Maluku Utara. Diskusi ini menyoroti bagaimana Islam, budaya lokal, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat Maluku Utara saling berkelindan dalam membentuk identitas sosial dan spiritual masyarakat.
Dalam pandangan para peserta, pesantren serta lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pengaji di Ternate memiliki fungsi ganda: sebagai pusat transmisi ilmu agama dan ruang pembentukan nilai-nilai sosial-budaya. Islam di Maluku Utara tumbuh dalam bentuknya yang kontekstual—menyatu dengan spiritualitas lokal dan mengedepankan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Hal ini memperlihatkan wajah Islam yang hidup, adaptif, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Namun di balik harmoni tersebut, masih terdapat tantangan serius terkait ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan di ruang sosial-keagamaan. Jejak patriarki masih tampak kuat, terutama di lingkungan pendidikan pesantren yang belum memiliki sistem perlindungan atau lembaga khusus untuk menangani kekerasan seksual. Tafsir agama yang bias gender sering kali menjadi dasar bagi praktik sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.
Meski demikian, perempuan Maluku Utara kini mulai menunjukkan resistensinya terhadap struktur patriarkal. Partisipasi aktif mereka di ruang publik—baik dalam bidang politik, akademik, maupun sosial—menandai lahirnya kesadaran baru tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks ini, pesantren berpotensi menjadi ruang transformasi sosial yang strategis dengan menghadirkan pendidikan berperspektif gender dan berpihak pada kemanusiaan.
Selain isu gender, refleksi ini juga menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai moderasi beragama yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Maluku Utara. Kehidupan lintas iman antara umat Islam dan Kristen di berbagai daerah berjalan dengan penuh harmoni, mencerminkan praktik toleransi yang tumbuh dari nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah. Namun, beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pelemahan ruang dialog antaragama akibat menguatnya polarisasi sosial. Kondisi ini menjadi sinyal penting agar moderasi beragama tidak hanya dijaga, tetapi juga diperkuat melalui pendidikan dan dialog yang berkelanjutan.
Diskusi juga menyinggung persoalan ekologis yang kini dihadapi Maluku Utara akibat ekspansi industri ekstraktif, terutama tambang nikel dan emas. Pergeseran ekonomi dari komoditas rempah-rempah menuju sektor tambang memperlihatkan bentuk baru dari kolonialisme ekonomi yang merugikan masyarakat lokal. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada tubuh perempuan, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi akibat paparan logam berat.
Dalam perspektif ekofeminisme, eksploitasi alam dan penindasan terhadap perempuan memiliki akar yang sama—yakni struktur kekuasaan yang tidak adil. Karena itu, keadilan ekologis dan keadilan gender perlu diperjuangkan secara bersamaan.
Ketua Yayasan Srimanganti Nusantara, Nurfauzy Abdillah, menegaskan bahwa refleksi semacam ini penting untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap Islam sebagai kekuatan pembebasan sosial.
“Islam harus dimaknai bukan sekadar sebagai sistem teologis, tetapi sebagai praksis yang membebaskan manusia dari penindasan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Islam harus berpihak pada kehidupan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Srimanganti Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus membangun jejaring lintas komunitas, mendorong pendidikan pesantren yang inklusif, serta memperkuat gerakan perempuan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis di Indonesia.
