Depok, Oktober 2025 — Tinggal tujuh hari lagi, Kota Depok akan segera menyaksikan momen penting: pelantikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Depok. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Depok.
Sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan dinamika sosial yang cukup kompleks, tantangan perlindungan anak di Depok kian beragam. Mulai dari isu pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, semua membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang sistematis.
Dalam konteks inilah, KPAID hadir dengan mandat penting: melakukan pengawasan, advokasi, pendampingan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Kota Depok berpihak pada kepentingan terbaik anak. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi suara anak untuk benar-benar terdengar dan diperjuangkan.
Ketua Yayasan Srimanganti Nusantara, Nurfauzy Abdillahh, menegaskan bahwa pihaknya menyambut positif kehadiran KPAID Kota Depok. Menurutnya, perlindungan anak adalah fondasi utama bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
“Srimanganti memandang kehadiran KPAID Kota Depok bukan hanya sebagai lembaga formal, melainkan sebagai garda depan dalam menjaga masa depan anak-anak kita. Srimanganti berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, baik melalui sinergi program, advokasi kebijakan, maupun kampanye publik yang berpihak pada anak,” ujar Nurfauzy.
Lebih lanjut, Nurfauzy menambahkan bahwa kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga seperti KPAID sangat krusial untuk membangun Depok sebagai kota ramah anak.
Dengan hadirnya KPAID, masyarakat Depok diharapkan tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari gerakan kolektif untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan bahagia.
Pelantikan KPAID Kota Depok bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari sebuah komitmen besar: menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama pembangunan.
