Jakarta, 23 Oktober 2025 — Yayasan Srimanganti Nusantara menghadiri undangan resmi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Hubungan antar Lembaga dalam Mewujudkan Bawaslu yang Inklusif Disabilitas dan Ramah Perempuan, yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2025 di Vertu Hotel Harmoni, Jakarta.
FGD ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, adil, dan nondiskriminatif bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan korban kekerasan seksual. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, di antaranya Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kalyanamitra, LBH Apik Jakarta, dan Yayasan Srimanganti Nusantara.
Sebagai organisasi yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan, Yayasan Srimanganti Nusantara berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi yang berfokus pada pengembangan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam konteks penyelenggaraan Pemilu. Dalam sesi ini, para peserta membahas substansi dan implementasi SK Bawaslu No. 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilu, serta merumuskan rekomendasi teknis agar kebijakan tersebut lebih operasional dan berpihak pada korban.
Partisipasi Srimanganti Nusantara dalam forum ini mencerminkan komitmen lembaga terhadap upaya memperkuat sinergi antarorganisasi dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang berkeadilan gender, bebas diskriminasi, serta menjamin keamanan dan akses politik bagi perempuan di seluruh Indonesia.
Melalui forum FGD ini, Srimanganti turut mendorong Bawaslu agar memperkuat perspektif korban dan pendekatan berbasis keadilan gender dalam seluruh kebijakan pengawasan pemilu. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dalam membangun sistem pengawasan yang responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender dan inklusivitas politik.
