Papua Barat Daya dikenal sebagai wilayah yang hangat, inklusif, dan penuh dengan semangat keberagaman. Masyarakat di wilayah ini hidup berdampingan secara harmonis lintas agama dan budaya, menjadikannya contoh nyata tentang toleransi sosial. Namun di balik wajah sosial yang terbuka ini, masih tersimpan tantangan besar: bagaimana memastikan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan dan ruang peran di lembaga keagamaan seperti pesantren.
Isu ini menjadi fokus pembahasan dalam program Suara Nusantara – Chapter Papua Barat Daya, yang digelar secara live di Instagram @srimangantinusantara pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Diskusi menghadirkan Mohamad Saleh Keliandan sebagai pemateri, dengan Inda Hudiria bertindak sebagai moderator.
Pendidikan sebagai Hak dan Alat Pembebasan
Dalam diskusi tersebut, pendidikan perempuan ditegaskan bukan semata kebutuhan tambahan, melainkan hak dan fitrah kemanusiaan. Pendidikan menjadi alat pembebasan yang membuka jalan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan mereka. Melalui pendidikan, perempuan memiliki daya untuk berkontribusi dalam pembangunan dan menghadirkan perubahan sosial yang lebih adil.
Pesantren dan Peran Perempuan dalam Transformasi Sosial
Papua Barat Daya juga memiliki lembaga-lembaga pesantren yang menjadi ruang penting bagi tumbuhnya pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Menariknya, pesantren di wilayah ini tidak hanya diisi oleh laki-laki. Kehadiran perempuan di dalam pesantren menjadi simbol bahwa pendidikan agama juga menjadi pilihan utama bagi anak perempuan.
Diskusi menyoroti bahwa pesantren memiliki potensi besar sebagai motor perubahan sosial, asalkan peran perempuan di dalamnya diakui dan diperkuat. Perempuan di pesantren berperan penting dalam membangun pendekatan pendidikan yang lebih inklusif, empatik, dan berkeadilan. Sebaliknya, ketika peran perempuan terpinggirkan, pesantren berisiko melanggengkan budaya maskulin dan feodal yang justru menutup ruang bagi nilai-nilai keadilan.
Hambatan yang Masih Dihadapi
Tantangan pendidikan perempuan di Papua Barat Daya masih kompleks. Beberapa di antaranya meliputi:
- Norma-norma patriarki yang membatasi ekspresi dan peluang perempuan,
- Keterbatasan ekonomi keluarga yang berdampak pada biaya pendidikan,
- Serta manajemen pendidikan dan birokrasi yang belum berjalan optimal.
Meskipun pemerintah telah menyediakan alokasi dana khusus untuk pendidikan, pemanfaatannya dinilai belum maksimal. Namun di tengah tantangan tersebut, sejumlah perempuan Papua telah berhasil menempuh pendidikan tinggi dan kembali ke daerah untuk mengabdi — meski kisah inspiratif mereka belum banyak dipublikasikan.
Peran Komunitas dan Organisasi Lokal
Peran komunitas lokal dan organisasi masyarakat, termasuk inisiatif seperti JAKFI, menjadi jembatan penting dalam memperluas wawasan dan motivasi bagi perempuan Papua. Organisasi-organisasi ini aktif mengangkat isu kemanusiaan, lingkungan, kesetaraan gender, dan akses terhadap pendidikan tinggi. Kolaborasi lintas aktor — antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, tokoh adat, dan organisasi masyarakat — menjadi kunci mempercepat terwujudnya pendidikan yang setara.
Harapan dan Arah ke Depan
Peserta diskusi menyuarakan harapan agar pemerintah lebih aktif memperbaiki tata kelola pendidikan, memperkuat kebijakan yang berpihak pada perempuan, serta membuka ruang partisipasi komunitas lokal. Publikasi terhadap kisah sukses perempuan Papua juga dinilai penting agar menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya.
Selain itu, penguatan peran perempuan di pesantren harus menjadi prioritas untuk mencegah dominasi budaya patriarkal dan memastikan pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang berkeadilan dan membebaskan.
Pendidikan Perempuan: Pondasi Perubahan
Refleksi dari Papua Barat Daya menunjukkan bahwa perjuangan pendidikan perempuan bukan sekadar soal akses fisik atau ekonomi. Lebih dari itu, ini tentang pengakuan terhadap peran perempuan sebagai subjek perubahan, reformasi budaya institusi keagamaan, dan sinergi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dengan semangat kolaborasi yang konsisten, Papua Barat Daya dapat menjadi teladan dalam menunjukkan bahwa keberagaman bukan penghalang — melainkan kekuatan — untuk menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi semua.
