Oleh: Nurfauzy Abdillah
Pesantren selama ini dikenal melalui satu wajah: wajah kiai di mimbar, di baliho, di ruang publik. Namun ada wajah lain yang jarang kita tatap, wajah yang bekerja di balik asrama, di balik dapur, di balik kebijakan ramah perempuan. Wajah itu adalah ibu nyai.
Ia disebut pendamping, padahal memimpin.
Ia disebut membantu, padahal menggerakkan.
Ia disebut pengurus, padahal pengasuh peradaban kecil bernama santri.
Di banyak pesantren, ibu nyai mengelola pendidikan santri putri, mengajar kitab, menjaga disiplin, merawat yang sakit, memediasi konflik, dan menjadi tempat mengadu soal iman, dan masa depan. Namun dalam struktur formal, namanya sering tidak tercatat sebagai pemimpin. Kepemimpinannya hidup dalam kerja, tetapi tersembunyi dalam bahasa dan kebijakan.
Mengapa wajah ini tersembunyi?
Dalam kajian sosiologi pendidikan, peran seperti ini disebut invisible leadership yaitu kepemimpinan yang bekerja tanpa panggung. Berbagai penelitian tentang pendidikan pesantren menunjukkan bahwa pengasuhan santri perempuan berperan besar dalam pembentukan karakter, stabilitas psikologis, dan keberlanjutan nilai pesantren. Artinya, ibu nyai tidak sekadar mengurus; ia membetuk manusia
Namun budaya patriarkal membuat kerja pengasuhan dianggap “alami” bagi perempuan, bukan kerja kepemimpinan. Mengelola ratusan santri, mengambil keputusan disiplin, menjaga moral, dan menjadi rujukan etik dipandang sebagai perpanjangan peran domestik, bukan otoritas pendidikan. Inilah bentuk pengaburan peran yang paling halus sekaligus paling lama bertahan.
Padahal Islam tidak pernah membatasi kepemimpinan pada jenis kelamin. Al-Qur’an menegaskan kesetaraan kapasitas moral laki-laki dan perempuan (QS. Al-Ahzab: 35). Rasulullah SAW juga bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Hadis ini tidak menyebut jenis kelamin, melainkan tanggung jawab.
Jika ibu nyai memimpin kehidupan santri perempuan, mendidik, melindungi, dan membentuk karakter, maka ia adalah pemimpin dalam makna paling konkret, meski tanpa jabatan struktural.
Sejarah Islam pun tidak alergi pada kepemimpinan perempuan. Khadijah RA adalah penopang ekonomi dan psikologis dakwah. Aisyah RA adalah guru para sahabat. Ummu Salamah RA adalah penasihat politik Nabi. Mereka bukan figur bayangan. Mereka mitra strategis.
Jika hari ini kita ragu menyebut ibu nyai sebagai pemimpin, persoalannya bukan pada ajaran agama, melainkan pada kebiasaan budaya yang diwariskan tanpa pernah dikritisi.
Bahasa turut membentuk realitas. Kata pendamping terdengar santun, tetapi menyempitkan kuasa. Ia memposisikan ibu nyai sebagai bayang-bayang dari cahaya kyai. Padahal pesantren hari ini menghadapi tantangan besar: kekerasan seksual, kesehatan mental santri, literasi tubuh, relasi kuasa yang timpang, hingga hak santri perempuan untuk melanjutkan pendidikan.
Semua itu tidak bisa ditangani oleh satu wajah kepemimpinan saja. Pesantren membutuhkan kepemimpinan kolektif, yang mencakup suara ibu nyai sebagai pemimpin.
Sejumlah studi tentang pesantren ramah anak dan perempuan menunjukkan bahwa ketiadaan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan melemahkan sistem perlindungan santri. Ketika suara ibu nyai tidak masuk ke meja kebijakan, pengalaman santri perempuan tidak terwakili. Korban kekerasan menjadi sunyi, dan pesantren kehilangan fungsi perlindungan yang seharusnya melekat pada pendidikan Islam.
Inilah sebabnya pengakuan terhadap kepemimpinan ibu nyai bukan isu simbolik. Ia isu struktural. Ia menentukan apakah pesantren akan menjadi ruang aman atau ruang sunyi bagi mereka yang paling rentan.
Saya percaya bahwa pesantren tidak akan kehilangan wibawa jika mengakui ibu nyai sebagai pemimpin. Justru ia akan menemukan wajah keadilan yang lebih utuh. Mengakui ibu nyai bukan berarti menurunkan martabat kyai, melainkan menegaskan bahwa kepemimpinan pesantren bersifat kolektif, bukan tunggal.
Pendidikan tidak hanya soal kitab dan disiplin, tetapi juga soal rasa aman, dan martabat manusia. Semua itu adalah wilayah kerja ibu nyai yang selama ini tidak disebut sebagai kepemimpinan.
Sudah saatnya kita menulis ulang narasi bahwa ibu nyai bukan sekadar istri kyai, melainkan pendidik, pengelola, penjaga etika, dan pemimpin peantren.
